TABULA RASA by Aday KoB

Ngitau Urang Jadi Pernikahan Adat Suku Dayak Kantu

Oleh: Yayasan Merangat

Cerita Pengalaman Magang

Oleh: Rian Panca Kesuma

“Skripsi dulu aja!”
“Si A diterima di sini lo!”
“Kamu magang dimana?”
“Pusing ya magang Corona gini.”
“Udah pada ambil magang?”
“Cape kuliah mau nikah aja!”
“Magang dimana ya? Tempat magang pada tutup, Corona!”
“Udah daftar ke Kemenlu, MNC, instansi pemerintahan, atau ke NGO mana?”

Begitulah kira-kira obrolan teman-teman sekitar di awal masa pandemi. Cukup bingung dan terpengaruh awalnya, namun jika dipikir kembali ‘menganggur dan pasrah tidak akan menjawab permasalahan apapun’ bermodal keyakinan bahwa ‘tuhan selalu menyertai orang-orang nekat’ saya mendaftarkan diri ke beberapa NGO. Usaha dan doa akhirnya terjawab, saat itu saya mendapatkan email dari Bapak Budi Susilo yang tergabung di Penabulu Foundation, setelah mengisi beberapa persyaratan “alhamdulillah” saya diterima. Sejak saat itu ketika obrolan serupa terulang saya bisa menjawab dengan bangga “Saya magang di Penabulu Foundation”.

Nama saya Rian, seorang mahasiswa HI semester tujuh di Universitas AMIKOM Yogyakarta. Melamar magang di bulan Agustus dan mulai magang sejak 1 September 2020 di Penabulu Foundation. Kenapa harus Penabulu? mudah saja, saya merasa bahwa NGO adalah lembaga yang paling pertama “bersentuhan tangan” dengan masyarakat dan Penabulu adalah NGO yang paling banyak berkolaborasi dengan lembaga lain. Syukurlah Penabulu masih membuka kesempatan magang di masa pandemi dan beruntung sekali saya mendapatkan kesempatan bergabung.

Setelah resmi bergabung, saya diposisikan sebagai salah satu anggota tim manajemen ADIL ‘Aliansi Desa yang Inklusif dan Lestari’ YK. Di tim ini saya bekerja bersama tiga orang teman sesama magang dan seorang mentor yang sangat baik yaitu Bu Ani. Di tim ini, saya benar-benar sadar, ternyata masih banyak karakter orang di luar sana yang harus saya kenal dan pahami. Dari kampus yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, lingkungan kerja yang berbeda dengan kampus, mendorong saya untuk terus berkembang dan beradaptasi.

Selama magang di sini, sudah banyak sekali moment berharga yang saya dapat. Saya belajar bagaimana berkomitmen, bekerjasama dalam tim, menyusun konten untuk website, rapat online karena sedang tidak bisa bertatap muka, ikut serta dalam berbagai seminar, ikut kelas dari lembaga, ikut acara di hotel mewah, ditraktir makan enak, menertawakan bercandaan receh mereka yang selalu menghibur saya, dan masih banyak lagi.

Sebagai anggota tim ADIL, saya harus mampu melihat satu kasus dalam beragam sudut pandang; ini adalah satu dari sekian banyak hal yang saya pelajari ketika bergabung. Dalam pertemuan pertama ADIL misalnya, setiap lembaga yang tergabung memberikan point of view yang berbeda ketika membahas Isu Strategis Desa, hal itulah yang menjadi motivasi saya.

Perlu diketahui kalau ADIL memang terdiri dari beberapa lembaga di dalamnya; ketika saya bergabung, ADIL telah memperoleh 12 lembaga anggota dan pasti akan terus bertambah. Lembaga yang tergabung dalam ADIL kukuh dalam ‘keterikatan yang lepas’ artinya, kerjasama ADIL tidak sama sekali membatasi gerak kerja tiap-tiap lembaga anggota; namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: pembangunan desa yang berkeadilan sosial di Indonesia. Latar belakang tiap lembaga anggota pun amat beragam, hal ini bernar-benar mencerminkan bagaimana kolaborasi berkerja.

Meskipun waktu magang bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat saya. Bersama ADIL, saya merasa telah berkembang menjadi pribadi yang berbeda. Kehidupan mahasiswa saya yang “tadinya” malas-malasan seketika berubah menjadi lebih produktif. Saya cukup sering mendapat pengarahan dan ikut serta dalam rapat yang membahas isu-isu strategis Desa. Dalam waktu empat bulan ini saya menulis beberapa laporan yang sebagian dapat dilihat di website resmi ADIL. Senang rasanya, setiap kali membuka Berita dan Cerita di website ADIL; meskipun tulisan saya perlu banyak dikoreksi Bu Ani “maaf buu.” Saya merasa amat senang karena “pusing” ketika menulis tidak terasa sia-sia.

Laporan-laporan yang saya tulis tidak hanya berasal dari hasil rapat dan diskusi rutin. Sebagian saya susun berdasarkan materi yang saya peroleh ketika menghadiri seminar ‘daring maupun luring’ serta kelas yang diselenggarakan Penabulu atau NGO lain yang berkolaborasi. Salah satu yang paling saya ingat adalah ketika menghadiri acara ICCO Cooperation dan Yayasan Penabulu dalam skema Civic Engagement Alliance Indonesia “Responsible Business in 4.0 Era” di Hotel Grand Senyum; sebagai satu-satunya mahasiswa magang. Saat itu, saya berusaha menyimak tiap-tiap laporan yang disampaikan semua lembaga yang terlibat. Saya bersemangat karena keterlibatan lembaga internasional di acara ini amat sangat relate dengan materi yang saya pelajari di kampus, kebetulan saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional.

Selain menulis, saya juga kerap membuat poster yang berisi rangkuman dari laporan maupun hasil rapat yang dilakukan tim ADIL. Tujuannya, agar informasi dapat lebih tertuju karena dikemas menarik dan “semoga” memudahkan pembaca memperoleh informasi di dalamnya. “Saya harus membuatnya semenarik mungkin agar informasi ini dapat diterima semua orang.” Itu adalah kata kata yang terfikirkan ketika saya membuat poster. Setiap orang benar-benar harus mendapat informasi tersebut, karena tidak semua informasi tersedia di tempat lain. Sebut saja isu digitalisasi sistem di tingkat desa, aneka program industrialisasi masuk desa, peningkatan akses dan kontrol rakyat, terbangunnya gerakan rakyat ‘atas kedaulatan pangan’, advokasi kebijakan di berbagai level pemerintahan ‘desa, kabupaten, pusat’, desa sebagai objek pembangunan, carut marut tata kelola pemerintahan desa dari sisi regulasi, desa tidak lapar karena memiliki banyak sumberdaya tetapi desa butuh recognisi, tradisi berdesa semakin tergerus oleh budaya luar, eksploitasi dan kerusakan alam secara massal serta perubahan budaya bertani yang tidak berkelanjutan, dan masih banyak lagi isu yang belum saya sebutkan; sangat jarang menjadi isu “popolis” yang sering kita lihat di media mainstream. Saya amat beruntung memperoleh informasi tersebut, dan semoga semua orang juga bisa memperolehnya.

Saya berharap, semoga pandemi cepat berakhir, semua program kerja ADIL, Penabulu, maupun NGO lainnya tidak terhambat dan semoga visi ADIL “pembangunan desa yang berkeadilan sosial di Indonesia” dapat tercapai dengan baik.

Last but not least, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penabulu Foundation dan terimakasi ADIL telah memberikan saya kesempatan bergabung, mengajarkan saya hal-hal baru, mempertemukan saya dengan momen yang menarik dan orang-orang baik. Semoga selama empat bulan ini, saya memberikan kesan yang baik untuk teman-teman anggota semua. Untuk siapapun yang membaca tulisan ini saya ucapkan maaf karena lumayan “kacau” dan terima kasih serta salam hangat dari saya, Rian Panca Kesuma.

Catatan Kolaborasi : Sebuah Cerita Perubahan

Oleh : Putra Ramadhan

Tahun 2020 merupakan tahun yang penulis yakin meninggalkan bekas cukup dalam bagi semua orang. Mulai dari banjir yang menerjang beberapa wilayah Indonesia di awal tahun, merebaknya wabah COVID-19 yang tak kunjung reda, hingga banyaknya peristiwa politik yang menimbulkan pergolakan di masyarakat. Ada banyak kekecewaan, kesulitan, dan tantangan yang kita alami bersama selama tahun 2020. Tetapi di satu sisi, kita juga dapat melihat banyak sekali kolaborasi yang dilakukan banyak orang dalam menghadapi masa sulit tersebut. Kata kolaborasi pun menjadi kata yang penting bagi penulis secara pribadi, karena tahun 2020 juga merupakan tahun penulis mencoba melakukan perubahan dengan berkolaborasi dengan Penabulu Foundation.

Sebagai seorang mahasiswa jurusan sosial, awalnya penulis merasa sudah cukup kenal dengan aktivisme sosial beserta kelembagaannya, terutama dengan seringnya istilah LSM dan Civil Society digunakan dalam leksikon akademik. Namun dalam proses pembelajaran, penulis banyak menemukan bukti peran LSM yang luar biasa dalam melakukan perubahan, contohnya Greenpeace yang dengan berani “membajak” kapal tongkang pengangkut batu bara yang merusak terumbu karang di wilayah Legon Bajak pada 2018, atau Aliansi Masyarakat Adat di Papua yang hingga hari ini masih terus memperjuangkan hak – hak masyarakat adat yang dirampas oleh perusahaan sawit. LSM ternyata lebih dari “sekedar organisasi masyarakat.” Timbul rasa penasaran dalam diri penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai LSM, tidak hanya mengenai Who, What, When, and Where, namun juga mengenai Why, and How yang menurut penulis lebih esensial. Sehingga ketika lamaran magang di Penabulu Foundationditerima pada awal September 2020, kesempatan tersebut tidak penulis sia – siakan.

Pertemuan Pertama di Kantor Penabulu Foundation Cabang Yogyakarta

Bergerak dengan visi “masyarakat sipil Indonesia yang berdaya”, Penabulu Foundation telah malang – melintang di kancah aktivisme nasional, khususnya dalam hal pendampingan dan kerjasama antar kelompok masyarakat sipil. Penabulu Foundation telah aktif sejak 2002, yang awalnya dimulai dengan melakukan pendampingan terhadap sistem pengelolaan uang dari organisasi – organisasi sosial nirlaba di Indonesia. Pendampingan ini dilakukan karena di lapangan masih banyak organisasi masyarakat sipil yang belum memiliki pemahaman mengenai pembukuan yang baik dan benar. Dalam perjalanannya, Penabulu Foundation melihat bahwa pengelolaan keuangan yang baik saja tidak akan menjamin kelangsungan dari organisasi – organisasi masyarakat sipil di Indonesia.Untuk itu, Penabulu Foundation lantas melebarkan sayapnya, tidak hanya melakukan pendampingan terhadap sistem pengelolaan keuangan, namun juga mencakup pengelolaan kelembagaan, program kerja, sumber daya manusia, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas organisasi – organisasi tersebut. Tak hanya itu, Penabulu Foundation juga menjadi Civil Society Resource Organization demi mendukung kerja – kerja kelompok masyarakat sipil Indonesia, serta menciptakan iklim aktivisme yang inklusif dalam prosesnya sehingga semakin banyak pihak yang dapat terlibat dan dapat bersuara mengenai kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Republik Indonesia tak mungkin berdiri jika hanya mengandalkan kekuatan satu orang saja. Untuk membangun hal besar diperlukan banyak tangan agar prosesnya dapat menjadi ringan. Setidaknya itu yang penulis pelajari dalam proses magang yang telah penulis lakukan di Penabulu Foundation. Kolaborasi merupakan etos kerja yang penulis rasakan selama bekerja dalam proyek yang dibuat oleh Penabulu Foundation. ADIL yang merupakan kepanjangan dari Aliansi untuk Desa yang Inklusif dan Lestari merupakan salah satu dari banyak implementasi atas etos kolaborasi yang diterapkan oleh Penabulu Foundation. Sebagai salah satu pengurus program tersebut, penulis melihat bahwa kerja sosial memang tidak mungkin untuk dilakukan seorang diri. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi mengharuskan adanya kolaborasi dari para pakar di bidangnya agar setiap isu dapat didekati dengan cara yang paling sesuai. Ada satu pengalaman menarik yang penulis temukan selama aktif dalam proyek ADIL. Pada pertemuan pertama anggota ADIL yang dilaksanakan secara daring, terdapat banyak sekali pandangan yang berbeda dalam melihat satu isu yang sama, bahkan tak jarang pandangan – pandangan tersebut cukup bertolak belakang. Namun pada akhirnya, perbedaan tersebut memang diperlukan demi mendapatkan sudut pandang yang lengkap. Tentu banyaknya kepala dapat menjadi hambatan, namun dengan manajemen yang baik keberagaman justru dapat menjadi kekuatan tersendiri. ADIL sendiri akan sangat sulit untuk bergerak secara efektif tanpa beragamnya kepakaran mengenai berbagai macam ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh para anggotanya.

Wabah COVID-19 menjadi bumbu tersendiri dalam pengalaman magang yang penulis alami. Sempat terpikirkan mengenai suasana magang yang akan dipenuhi kegiatan lapangan, diskusi langsung dengan para pakar, dan kesibukan – kesibukan lainnya. Nyatanya, ekspektasi tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Selama empat bulan magang yang penulis jalani, hampir keseluruhannya dilaksanakan secara daring, atau secara personal dengan Bu Ani, mentor penulis selama magang. Namun, di balik ekspektasi yang tidak sepenuhnya tercapai itu, ternyata terdapat hikmah tersendiri bagi penulis. Keterbatasan untuk melakukan kegiatan lapangan membuat pikiran penulis lebih banyak bergerak karena seringnya digunakan untuk mendiskusikan langkah strategis program kerja dan perencanaan ADIL kedepannya. Salah satu poin yang cukup membekas bagi penulis adalah pada perbedaan pendekatan dalam merancang sebuah program kerja yang dilakukan oleh LSM. Dalam merancang sebuah kegiatan yang efektif, diperlukan capaian yang jelas dan realistis, lalu diikuti oleh kegiatan apa yang dapat dilaksanakan demi mencapai tujuan tersebut; pendekatan sebaliknya justru akan menyulitkan tercapainya tujuan sebuah program kerja.

Selain ilmu mengenai proses perancangan rencana strategis dalam melaksanakan sebuah program kerja, dalam proses magang penulis juga mendapatkan banyak pengalaman empiris dari para ahli yang turun langsung dalam banyak isu – isu yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang menarik menurut penulis adalah mengenai penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) desa, dan pengelolaan SDA desa. Sebelumnya, sektor ini merupakan sebuah sektor yang asing bagi penulis karena jarangnya dibahas masalah ini selama perkuliahan, terutama di jurusan yang penulis ambil (Hubungan Internasional). Selama magang, penulis mendapatkan banyak informasi mengenai kondisi pengelolaan SDA di Indonesia yang masih sulit karena urusan birokrasi yang berbelit, pengeluaran ijin yang seakan “pilih kasih”, adopsi teknologi yang lambat, hingga kesadaran dari warga desa itu sendiri untuk melindungi dan mengelola SDA yang ada di sekitarnya secara berkelanjutan. Namun, kabar mengenai pengelolaan desa beserta SDA-nya tak seluruhnya buruk. Banyak sekali LSM yang terjun langsung untuk melakukan pendampingan bagi banyak desa di Indonesia untuk dapat berdaulat dengan skema – skema teknis yang mereka buat. Tentu perjuangan mereka masih panjang, tapi adanya mereka membuat penulis merasa cukup optimis terhadap masa depan desa di Indonesia. Hal tersebut juga semakin menyulut keinginan penulis untuk terus memperdalam pengalaman penulis mengenai aktivisme sosial yang dilakukan oleh banyak kawan – kawan LSM, terutama untuk mempersiapkan agar desa – desa di Indonesia dapat secara dinamis beradaptasi menghadapi perkembangan jaman.

Skema Pengelolaan dan Pemasaran Komoditas Unggulan Desa melalui Ekosistem Digital

Empat bulan merupakan waktu yang sangat singkat bagi penulis untuk benar – benar mengenal Penabulu Foundation secara mendalam. Namun tak terasa waktu magang penulis telah berakhir dengan berakhirnya tahun 2020. Proses magang yang penulis jalani telah memberikan banyak sekali pengalaman, ilmu, serta relasi yang luar biasa. Banyak hal baru yang tidak penulis temukan selama perkuliahan, hal – hal yang membuka mata penulis mengenai bagaimana kerja LSM sesungguhnya; kolaboratif, kompleks, berproses, kadang kurang mendapat apresiasi, namun esensial sebagai gerakan yang mampu mencapai mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah. Penulis berharap tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Penulis meyadari bahwa wabah COVID-19 ini mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat. Namun, penulis yakin dengan ketangguhan yang dimilikinya, LSM – LSM di Indonesia, termasuk Penabulu Foundation, akan mampu beradaptasi menghadapi tantangan yang ada. Dengan ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh selama magang, penulis berniat untuk mendalami dan ikut serta lebih dalam lagi dalam aktivisme sosial di Indonesia. Magang kali ini merupakan pertemuan pertama penulis dengan Penabulu Foundation, namun penulis berdoa ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Sampai bertemu lagi, Penabulu Foundation.

The 8Th Graduate Student Monthly Sustainability Seminar “KompleksitasKetahanan Pangan & Konservasi Biodiversitas di lanskaptropis.”

Oleh : CTSS

CTSS dan Sekolah Pascasarjana IPB University Hadirkan Pakar dan Praktisi Bahas Kompleksitas Pangan

CTSS bekerjasama dengan Sekolah Pascasarjana IPB University kembali menggelar diskusi Graduate Student Monthly Sustainability Seminar (GSMSs), 4/12. Serial diskusi tersebut membahas kompleksitas ketahanan pangan dan konservasi biodiversitas di lanskap tropis.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University, Prof Anas Miftah Fauzi menjelaskan program ini dirancang untuk mahasiswa pascasarjana. Diskusi ini juga merupakan bagian dari interaksi keilmuwan mahasiswa.

“Melalui diskusi ini, kita mendorong mahasiswa pascasarjana itu bisa mengikuti bidang ilmu yang lain. Dengan hadir pada acara seperti ini harapannya wawasan mahasiswa dapat bertambah luas dan kemudian mendapat peluang adanya kerjasama penelitian dari keilmuwan yang disampaikan,” jelas Prof Anas.

Kegiatan GSMSs kali ini menghadirkan Prof Ani Mardiastuti, Guru Besar IPB University bidang Konservasi Biodiversitas dan David Adrian, Praktisi Ketahanan Pangan di Indoneisa.

Dalam paparannya, Prof Ani menjelaskan diperlukan jalan tengah supaya program ketahanan pangan dan konservasi biodiversitas dapat berjalan beriringan. “Kalau hewan liar dibiarkan masuk ke kawasan pertanian, petani bisa tidak panen, maka dari itu kita perlu win-win solution menghadapi problematika ini,” terang Prof Ani.

Prof Ani juga menjelaskan tentang land sharing dan land sparing. Menurutnya, mayoritas petani Indonesia yang hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar, lebih sesuai dengan land sparing. Hal ini dimaksudkan supaya petani bisa lebih fokus pada penyediaan pangan. Di samping itu, hewan liar seperti gajah memiliki potensi merusak lahan pertanian secara luas sehingga sulit diterapkan land sharing dengan satwa tersebut.

Terkait program ketahanan pangan dan konservasi, David Adrian, menawarkan konsep pertanian ekologis. Model pertanian ekologis adalah model pengelolaan ekosistem pertanian dengan konservasi biodiversitas dan jasa ekosistem untuk mendukung kelangsungan penghidupan (sustainable livelihood).

Di samping mendukung konservasi dan ketahanan pangan, konsep agroekologi juga mendukung pencapaian Post 2020 Biodiversity Target.  “Praktik pertanian ekologis dalam berbagai teknik bisa diterapkan pada berbagai karakteristik bentang alam atau lanskap,” terangnya.

CTSS IPB Selenggarakan Essay Contest Tentang Pengetahuan Lokal

Oleh : CTSS

Center for Transdisciplinary and Sustainability Science (CTSS) IPB University kembali mengadakan essay contest tentang pengetahuan lokal. Essay contest kali ini mengangkat tema “Preserving and Strengthening Local/Traditional Knowledge for Community Resilience.”

Penyelenggaraan essay contest ini merupakan kerjasama antara CTSS dengan Sekolah Pascasarjana IPB University.

“Local knowledge yang dikembangkan di masyarakat saat ini adalah knowledge yang dikembangkan oleh institusi postmodern atau jaman pencerahan,” terang Prof Damayanti Buchori, Kepala CTSS IPB University.

Padahal, lanjut Prof Damayanti, sebetulnya masih terdapat jenis pengetahuan lain seperti local knowledge yang tidak dikembangkan oleh institusi baik balai penelitian maupun perguruan tinggi. Saat ini, dimana kehidupan sudah berubah dengan adanya perubahan iklim dan pandemi, diperlukan pengetahuan baru untuk memecahkan solusi kehidupan.

“Pengetahuan baru ini sebenarnya bisa diangkat dari pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Sehingga, tujuan dari essay contest ini adalah menggali, menemukan, mengawinkan pengetahuan local dengan pengetahuan modern untuk menghasilkan pengetahuan baru,” pungkas Prof Damayanti.

Essay contest ini diperuntukkan bagi mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana Indonesia baik yang berkuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak hanya itu, mahasiswa asing yang sedang berkuliah di Indonesia juga diperbolehkan mengikuti kegiatan ini.

Penyelenggaraan essay contest ini berlansung dari 29 Desember 2020 dan akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2021. Informasi dan panduan lengkap essay contest dapat diunduh pada link www.ipb.link/essay 2021 atau mengunjungi website www.ctss.ipb.ac.id.

SDG’s Desa dan Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa

Oleh: Yayasan Penabulu

Desa semakin menjadi entitas yang penuh dengan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, maupun potensi alam dan produk unggulannya. Terlebih karena desa saat ini semakin memperoleh perhatian lebih dari negara. Banyak harapan untuk desa dan masyaakatnya, salah satunya adalah anggaran untuk 18 SDG’s Desa. Untuk mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang SDG’s desa, maka pada tanggal 5 Desemmber 2020, Penabulu mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Tropenbos Indonesia. Webinar series kali ini mengambil judul ‘SDG’s Desa dan Penguatan Tata Kelola SDA Desa”. Moderator webinar ini adalah Dr. Titiek Setyawati dengan menghadirkan tiga (3) orang narasumber yakni, Drs. Samsul Widodo, M.A. (Dirjen Pembangunan Daerah tertinggal), Dr. Ir. Hungul Y. S. H Nugroho, M.Si (Peneliti BP2LHK Makassar) dan Dr. Edi Purwanto, Direktur Tropenbos Indonesia.

Sesuai judulnya, webinar kali ini membahas mengenai pengalaman, keberhasilan, dan tantangan dari penerapan SDG’s desa, serta pengelolaan SDA desa di Indonesia. Dalam pemaparannya, Dr. Edi Purwanto menjelaskan bahwa saat ini pembangunan desa di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas.  Undang-Undang No.6/2014 menyebutkan bahwa desa memiliki kedaulatan meskipun bersifat terbatas karena desa merupakan entitas yang mempunyai legitimasi dan recognisi dalam bentuk peraturan dan adat istiadat yang khas secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, kedaulatan desa ini sering terhambat karena posisi kewenangan desa masih sering “dilangkahi” oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi.

Upaya yang dilakukan desa untuk melindungi SDA-nya seringkali kalah dengan kepentingan pemerintah daerah ataupun pusat yang memberikan ijin kepada sektor – sektor yang ingin mengeksploitasi SDA yang berada di wilayah desa. Saat ini juga masih banyak wilayah desa yang belum memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga seringkali menimbulkan sengketa antara desa dan instansi/individu yang melakukan aktivitas berdekatan dengan wilayah desa. Masalah ini menjadi semakin problematis karena menurut pemateri dalam beberapa kasus pembangunan di desa juga masih lebih sering fokus pada pembangunan infrastruktur dan sosial, tanpa banyak mempertimbangkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Belum lagi hal tersebut diperparah dengan terjadinya pergeseran budaya di banyak desa yang semakin eksploitatif terhadap lingkungan demi mendapatkan keuntungan materi yang besar .

Di sisi lain, Drs. Samsul Widodo, M.A. dalam pemaparannya mencoba mengulas tema webinar kali ini melalui sudut pandang potensi yang dimiliki desa. Menurutnya, desa – desa di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, wisata, hingga energi terbarukan. Namun di lapangan, potensi ini belum dikembangkan secara maksimal dan efisien. Oleh karena itu, program Dana Desa senilai 72 Triliun Rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah pada 2020 dapat menjadi fasilitas yang dapat digunakan oleh desa dalam upaya  mengembangkan potensi dan produk unggulannya secara  lebih maksimal. Sehingga diharapkan desa mampu membangun,   dan membuat inovasi skema –skema distribusi, promosi komoditas desa yang lebih efisien dan berdaya saing. Di tahun 2021, prioritas Dana Desa ada 3 yakni: 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan 3) adaptasi kebiasaan baru (Desa Aman Covid-19 / SDGs Desa 1 dan 3.

 

Sedangkan Dr. Ir. Hungul dalam pemaparannya mencoba untuk membahas tema besar webinar kali ini melalui sudut pandang yang lebih teknis. Pemateri mencoba menjelaskan beberapa skema yang dapat digunakan oleh desa untuk mengelola SDA nya secara maksimal namun tetap ramah lingkungan. Skema yang disampaikan oleh beliau adalah sebagai berikut :

Dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan SDA desa yang maksimal maka terdapat empat pilar yang harus ditegakkan demi menopang proses tersebut yaitu : 1) Masyarakat Desa, 2) KLHK, 3) LSM terkait, dan 4) Pemerintah Daerah. Keempat pilar ini harus dapat berkolaborasi secara teknis, pendampingan, hingga secara kebijakan agar pelaksanaan pengelolaan SDA desa dapat berjalan dengan baik. Selain empat pilar yang menopang berjalannya program ini, dalam praktiknya juga diperlukan empat pendekatan yang perlu dilakukan menurut beliau, 1) Keterlibatan Multipihak, 2) Pengaplikasian Teknologi yang Sesuai dengan Sumber Daya Lokal, 3) Transfer Pengetahuan Terkait Teknis Hingga Pelembagaan, dan 4) Penguatan Kapasitas Personal, Organisasi, dan Pendampingan. Selain teknis pelaksanaan, pemateri juga memaparkan mengenai beberapa contoh keberhasilan pengelolaan SDA desa yang telah terdokumentasikan, seperti pemanfaatan aliran air untuk menghasilkan listrik micro-hydro (PLTMH) dan Kompor Bio-Massa (KOMBI).

Secara umum, SDG’s Desa apabila diterapkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh desa di Indonesia, didampingi oleh para pendamping desa yang dapat diandalkan, memahami mekanisme dan sistem digital terpadu, maka dapat dipastikan semua desa akan berdaya dan bermartabat. Sehingga kerjasama lintas sektoral sungguh diperlukan agar kemajuan desa, menjadi pemajuan kawasan yang bermanfaat untuk masyarakatnya.

Sekolah Adat Yayasan Merangat

Indonesia Forest Forum : Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan

Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat dapat mengelola hutan lestari secara bijak baik dalam kawasan hutan negara atau hutan adat. Namun, sebenarnya bagaimana program tersebut dijalankan? Apa langkah yang mungkin dilakukan agar program Perhutanan Sosial dapat semakin efektif dan luas jangkauannya?

Tempo bekerjasama dengan Ford Foundation pada tanggal 11 November 2020, menggelar Indonesia Forest Forum. Diskusi yang dilaksanakan melalui media virtual/daring dengan tema “ Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan” ini menghadirkan beberapa narasumber kompeten di bidangnya dari latar belakang pemerintah (pemda dan pusat), praktisi, NGO, akademisi dan jurnalis sehingga diharapkan edukasi dan informasi kepada publik terkait apa dan bagaimana Perhutanan Sosial bisa tercapai.  Para panelis banyak memberikan informasi mulai dari bagaimana penerapan Perhutanan Sosial dari sisi kebijakan, pelaksanaan dan pengalaman di lapangan maupun tantangan yang dihadapi desa-desa hutan di Indonesia.

Perhutanan Sosial bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan maupun kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran yang berdampingan atau berada di wilayah hutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di lingkungan hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi berdasarkan pada tiga pilar yakni: 1) lahan, 2) kesempatan usaha dan 3) sumberdaya manusia.

Berdasar penjelasan dari narasumber dan informasi portal resmi Kominfo (2017), dalam pelaksanaannya, pengelolaan kawasan hutan dibagi menjadi lima (5) skema yaitu:

  1. Hutan Desa (HD), adalah wilayah hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa dengan tujuan untuk meningkatan kesejahteraan desa.
  2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), adalah hutan milik negara yang pemberdayaannya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
  3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman produksi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan potensi dari hutan produksi tersebut dengan memanfaatkan teknik silvikultur ( pengendalian tanaman, komposisi, kesehatan dan kualitas hutan ) demi menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
  4. Hutan Adat (HA), adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat
  5. Kemitraan Kehutanan, adalah kemitraan antara masyarakat dengan pihak ketiga seperti pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang iin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam implementasi di lapangan, Perhutanan Sosial ini seringkali menghadapi tantangan dibidang regulasi, karena masih banyaknya peraturan yang tumpang tindih terutama dalam pengelolaan tanah dan hutan yang pada akhirnya menyulitkan mekanisme verifikasi bagi pihak yang mengajukan ijin pemanfaatan hutan. Kerancuan dalam aspek legal ini berdampak pada sengketa wilayah hutan yang sampai sekarang masih sering menimbulkan kerugian dan korban karena belum teratasi secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang sehat dan berpihak agar keadilan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan.