Archive for category: Berita Cerita

Diskusi tematik tentang infrastruktur ramah disabilitas sebagai rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Nasional yang akan berpuncak pada tanggal 3 Desember 2020 menjadi salah satu upaya penyadaran bahwa pemerintah, pebisnis dan masyarakat khususnya penyandang disabilitas perlu mendap atkan pengakuan dan hak yang sama dalam hidup berbangsa. Oleh karena itu pada tanggal 17 November 2020, KIAT sebuah program kerjasama Indonesia dan Australia untuk mencip takan dan memajukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta inklusif melalui akses infrastruktur bagi semua menggelar sebuah diskusi tematik melalui media daring dengan tema: “ Infrastruktur Ramah Disabilitas: Kebijakan dan Praktik di Indonesia.”

Kegiatan ini menghadirkan enam orang narasumber mewakili pemerintah pusat (Kementerian PUPR, Cipta Karya, KSP), Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas (HWDI) Pusat dan NTB serta Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Konsep besar perubahan paradigma tentang pembangunan infrastrur berpijak dari Visi Indonesia Emas pada tahun 2045 untuk menjadi negara yang semakin adil, makmur, berdaulat, melalui pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi dan inklusif. Visi besar tersebut akan tercapai apabila pembangunan menerapkan lima (5) poin dasar yakni: 1) harus melibatkan semua lapisan masyarakat, 2) berkomitmen dengan SDGs, 3) mewujudkan kesetaraan gender, 4) pembangunan berkelanjutan dan 5) bersifat inklusif.

Diskusi ini banyak membahas kebijakan pemerintah bersama multi pihak dalam upaya merancang dan membangun infrastruktur ramah disabilitas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada bulan Agustus 2020 telah terbit satu Peraturan Pemerintah (PP) No 42/2020 yang mengatur aksesibilitas terhadap pemukiman layanan publik dan perlindungan kebencanaan bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini lahir sebagai upaya pemenuhan hak agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

Dijelaskan, bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan kontribusi dari seluruh pihak untuk mencapai visi, karena saat ini Indonesia hanya mampu mencover 37% dari 6.445 trilyun anggaran untuk mencapai visi 2045. Maka untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia membuat terobosan penanganan dan pembiayaan bekerjasama dengan badan usaha (KPBU) yang memungkinkan badan usaha untuk membangun, mengelola dan merawat infrastruktur dalam waktu tertentu sebelum diserahkan ke pemerintah. Badan usaha dapat memperoleh kembali investasinya melalui user charge tarif penggunaan infrastruktur misalnya di jalan tol, availability payment yang memungkinkan pemerintah membayar badan usaha yang telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum misalnya di rumah sakit maupun cara lainnya selama tidak melanggar peraturan. Pemerintah juga melakukan penjaminan di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk mengantisipasi risiko tertentu yang bisa ditanggung pemerintah.

Dalam paparannya baik Kementerian PUPR maupun Cipta Karya menjelaskan bahwa infrastruktur yang dibangun saat ini sudah sesuai dengan PP No 42/2020, sehingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diperhatikan. Dalam diskusi ini juga dibuat poling dengan pertanyaan,  “ menurut an da, secara umum apakah infrastruktur yang tersedia sekarang sudah ramah disabilitas?” dan mayoritas peserta poling menjawab tidak. Oleh karena itu, dalam penjelasannya, Bapak Sunarman dari Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan sesuai dengan Perpres No 38/2019 memberikan amanat kepada KSP untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program priorit as nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis. Salah satu isu strategis yang menjadi prioritas KSP adalah pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Presiden dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa paradigma negara kepada warga negara penyandang disabilitas harus bergeser dari paradigma karitatif ‘Charity Based’ menjadi paradigma perlindungan dan pemenuhan hak ‘ Human Rights Based.’ Narasumber juga menjelaskan paradigma praktik di lapangan terkait pembangunan infrastruktur yang masih kurang ramah disabilitas diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman aspek ragam disabilitas, belum tercermin dalam persyaratan IMB, sehingga masih banyak pembangunan fasilitas publik yang belum aksesibel.
2. Jika aspek aksesibilitas sudah masuk dalam Detail Engineering Design (DED), pengerjaannya sering tidak konsisten/tidak sesuai standar sehingga justru membahayakan pengguna dan pemborosan anggaran karena akhirya tidak digunakan.
3. Keterlibatan penyandang disabilitas seringkali tidak dari proses perencanaan tetapi langsung diminta uji coba aksesibilitas, ketika pembangunan infrastruktur sudah selesai sehingga kadang sudah terbangun namun tidak memenuhi standar
4. Pengadaan barang dan jasa belum konsisten terhadap aksesibilitas
5. Penegakan hukum blum terlihat atau masih parsial

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi saat ini mencakup beberapa hal yakni:

1. Banyaknya ragam disabilitas
2. Geografis Indonesia yang beragam dan sulit
3. Daya dukung sosial ekonomi yang masih minim
4. Kesadaran, sensitivitas dan keberpihkan yang masih kurang
5. Kapasitas dan jaringan advokasi yang beragam
6. Masih dibutuhkan koordinasi dan sinergi vertikal dan horisontal
7. Kemampuan keuangan daerah yang beragam
8. Rekomendasi
9. Aspek ragam aksesibilitas / universal design menjadi persyaratan IMB
10. Melibatkan ragam disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi (audit) pembangunan infrastruktur
11. Law enforcement/mekanisme feedback/complain kepuasan
12. Politik anggaran yang pro-disabilitas termask aksesibilitas
13. Penyandang disabilitas terlibat dalam forum pengadaan barang dan jasa

Untuk menjawab tantangan ini, KIAT bekerjasama dengan multi pihak berupaya mengedepankan beberapa landasan hukum berikut:

1. UUD 1945 pasal 27 H ayat 2, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
2. UU nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27 (2)
3. UU nomor 8/2016 pasal 2 huruf h, pasal 5 (1) huruf m dan pasal 18 tentang Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak
4. Peraturan Pemerintah (PP) no 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlidungan dan Pemenuhan Hak Ppenyandang Disabilitas menjadi sasaran strategi RIPD No 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman Layanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas\
6. Peraturan Menteri PUPR nomor 14/2018 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Penerapan landasan hukum terutama PP no 42/2020 diharapkan menciptakan penyediaan pedoman dan standar tekis pemukiman yang mudah diakses penyandang disabilitas, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan transportasi umum yang ramah disabilitas. Dalam isu penanggulangan kebencanaan, diperlukan akomodasi yang layak dan data maupun informasi yang mudah diakses.

Guna mempercepat infrastruktur yang ramah disabilitas, KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) memberikan bantuan teknis dalam PHJD/PRIM sehingga infrastruktur menjadi responsif gender dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Sedangkan Kementerian PUPR sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan, tingkat kesulitan, aspirasi perempuan, laki-laki dan anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal.

Peran Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas baik pusat maupun daerah diperlukan untuk lebih mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil bagi semua. Organisasi lain yang terlibat dalam proses ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang ikut mengawal ketersediaan fasilitas aksesibilitas terutama dalam proses perijinan bangunan gedung khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya.

Semoga pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak berhenti di tataran regulasi terutama implementasinya di tingkat daerah, sehingga aksesibilitas yang adil bagi semua dalam visi Indonesia emas 2045 dapat terwujud. Diharapkan dengan sinergitas multi sektor dan konsistensi, Indonesia menjadi negara yang seakin memperhatikan partisipasi berbagai kelompok kepentingan terutama mereka yang sering terpinggirkan dalam sektor infrastruktur bangunan dan jalan, khususnya perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagai penanda 10 tahun ratifikasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang akan jatuh pada bulan Juni 2021, maka pada tanggal 23 November 2020 dilaksanakan sebuah seminar internasonal melalui media daring yang  diprakarsai oleh ELSAM, Konsil LSM Indonesia, HRWG, Penabulu Foundation dan Sawit Watch dengan tema “ The Life and Adventures of Ruggie Principles: A Snapshot of Business and Human Rights Practice from Indonesia.” Tujuan seminar  adalah untuk mempromosikan dan berbagi pengetahuan tentang pelaksanaan BHR dalam perspektif internasional dan lokal (Indonesia).

Kegiatan ini sejalan dengan progam pemetaan diskursus oleh Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM. Oleh karena itu, agar informasi semakin akurat maka  dihadirkan keynote speaker dari OECD Working Party on Responsible Business Conduct serta para narasumber dari: Forum Asia, APAC,ABN AMRO Bank, People Coalition for Food Sovereignity dan ELSAM. Para narasumber memberikan penjelasan terkait dengan  pengembangan peta jalan guna mengimplementasikan UNGPs secara lebih luas sampai dengan tahun 2030.

Dijelaskan oleh para narasumber bahwa setiap pemangku kepentingan di seluruh dunia baik pemerintah, perusahaan maupun NGO, sebenarnya telah berusaha untuk melakukan internalisasi UNGPs dalam konteks negara masing-masing, khususnya belajar dari pelaksanaan di Asia (Thailand) maupun Indonesia dengan  tantangan dan kemajuannya. Selain UNGPs, keberadaan OECD sebagai organisasi yang terlibat dalam perdagangan dan pembangunan juga mempunyai peran untuk mewadahi kepentingan anggotanya yang sebagian merupakan negara berkembang. Peran OECD diharapkan menjadi watch dog dalam praktik bisnis di negara-negara berkembang yang masih banyak melakukan pelanggaran HAM. Selain sebagai upaya perlindungan HAM, UNGPs dan standar yang ditetapkan OECD juga dapat digunakan untuk memberikan dorongan bagi sektor industri untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19, karena memaksa adanya Responsible Business Conduct (RBC). Bisnis yang bertahan di masa pandemi ini tidak hanya akan memiliki sistem pengelolaan yang taat pada perundang-undangan lokal, namun juga aktif memberikan kontribusi bagi pemenuhan HAM bagi karyawan maupun masyarakat terdampak dalam aktivitas bisnisnya.

Narasumber dari Forum Asia yakni Lorenzo memberikan contoh negara Thailand sebagai negara pertama di Asia yang menerapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait bisnis dan HAM. Penerapan RAN di Thailand menghadapi tantangan seperti minimnya transparansi dan akuntabilitas, kerangka pengawasan yang tidak jelas sebagai upaya memastikan keselarasan UNGPs, serta terbatasnya kesempatan partisipasi masyarakat dalam menentukan poin-poin prioritas RAN Thailand. Tantangan ini menurut Lorenzo dapat menjadi pelajaran penerapan RANHAM di Indonesia agar berjalan lebih efektif.

Dalam sesi terakhir, juga dibahas secara singkat korelasi UU Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan. Andi Muttaqien (narasumber) menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja disatu sisi memudahkan pemodal melaksanakan investasi bisnisnya di Indonesia, namun di sisi lain, agenda penegakan HAM masih perlu ditingkatkan. UUCK memiliki beberapa masalah yang sebagian masih merugikan masyarakat pekerja. Oleh karena itu, penerapan UUCK masih perlu dikaji lebih lanjut agar UUCK tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia, tapi juga memberikan perlindungan HAM bagi buruh dan masyarakat terdampak.

 

Oleh: Desa Lestari

Mbok Prami, panggilan sehari-hari. Seorang Ibu dari 2 orang anak dan seorang petani kopi. Hampir 50 tahun dia hidup di muka bumi ini dan selama dia hidup, kopilah yang menafkahi dari masih sebagai anak bahkan sekarang sudah memiliki anak.

Kopi baginya adalah jantung kehidupan. Hampir semua Sarjana yang berasal dari Kecamatan Pupuan, biayanya dari penghasilan kebun Kopi. Yang mana Kopi Robusta Pupuan sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Dengan memiliki luas lahan 30 Are kebun kopi, disitulah penghasilan keluarga Mbok Prami. Tanaman Kopi yang harus memiliki tanaman lain sebagai pelindung, Dia tanam, tanaman buah seperti Duren, Alpukat, dan Manggis serta beberapa tanaman lain seperti cengkeh sebagai tanaman pelindung.

Di sebelah bawah dekat sungai, Iya tanami dengan Bambu Tabah untuk mencegah erosi. Sehingga selain pendapatan keluarga dari Kopi, tanaman lain juga menambah pendapatan. Bahkan untuk menambah pendapatan lebih, Iya juga menjadi buruh tani di kebun warga.

Selama ini Kopi yang dihasilkan dijual langsung ke pengepul dalam bentuk buah segar (cerri) dengan kualitas buah asalan (campur). Sebenarnya Iya bisa saja menjual yang hanya buah merah saja, namun menurutnya memetik asalan tidak banyak memakan waktu, sehingga diwaktu lain bisa bekerja sebagai buruh tani.

Pada akhir tahun 2019, Iya mengikuti pelatihan olahan produk berbahan kopi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Desa Lestari dalam Program Kampung Berseri Astra. Pada pelatihan ini, Iya dengan 29 orang lainnya belajar cara membuat berbagai produk olahan dengan berbahan campuran kopi, seperti kerupuk kopi, stik kopi, biscuit kopi dan ice cream kopi. Iya dan  peserta lainnya sangat terkejut, bahwasanya kopi yang selama ini Iya kenal bisa diolah lagi. “Saya udah puluhan tahun mengenal dan hidup dari kopi, tapi baru tau sekarang kopi bisa dijadikan kerupuk” kata Mbok Prami saat ditanya kesan dari pelatihan itu.

Pasca mengikuti pelatihan tersebut, Iya dan beberapa yang lainnya memproduksi kerupuk kopi dan stik kopi di bawah naungan Bumdesma Pupuan. Dengan bantuan Program Kampung Berseri Astra, peralatan dan bahan produksi sudah disiapkan. Beberapa kali uji coba mereka lakukan untuk menemukan rasa yang pas menurut mereka agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Sekarang  Iya dan yang lainnya sudah memproduksi Kerupuk dan stik kopi dengan merk dagang “Batukaru” di bawah bendera Bumdesma Pupuan. Dari hasil produksi ini menambah pendapatan ekonomi, dimana penambahan pendapatan ini sangat membantu pada masa-masa pandemic Covid-19 sekarang.

 

Oleh: Yayasan Penabulu

Risalah untuk Rural ICT Camp 2020

Kegiatan Rural ICT Camp 2020 merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia, khususnya pedesaan dan wilayah terpencil. Kegiatan yang dimotori oleh Kasepuhan Cipta Gelar bekerjasama dengan Common Room Networks Foundation dilakukan tanggal 12 – 14 Oktober 2020 melalui rangkaian diskusi, lokakarya serta pameran yang terkait dengan upaya pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas lokal.

ICT Rural Camp terbagi dalam bebeapa pola yakni: seminar, workshop dan diskusi yang semuanya dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan platform zoom meeting. Pada workshop hari ke-2 bertema: “Memajukan Kebudayaan dari Desa” dengan para pembicara: Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Kemendikbud: Dr. Restu Gunawan, M.Hum., Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDDT, Bito Wikantosa, SS., M.Hum., Dr. Inang Winarso – Asosiasi Antropologi Indonesia Pengda Jabar dan Imas Subariah dari Teater Satu Lampung.

Diawali dengan sharing pengalaman praksis dari Ibu Imas – Teater Satu Lampung. Mereka menemukan kondisi bahwa pandemi ini membuat masyarakat dan komunitas-komunitas penggiat budaya tidak bisa lagi mengeksplorasi seni dan budaya lokal secara optimal misalnya event-event budaya yang harus dilakukan secara virtual. Hal ini dikarenakan masyarakat desa dan komunitas belum memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi khususnya internet secara baik terutama untuk hal-hal yang bersifat eksebisi. Diharapkan peran karang taruna desa menjadi lebih menghidupi IT, terutama desa yang seni dan budaya nya menjadi bagian hidup masyarakat. Misalnya karang taruna mengelola channel youtube desa maupun medsos desa lainnya. Harapannya adalah: Optimalisasi Literasi Teknologi dan Literasi Digital di tingkat desa, mengapa? Karena saat ini masih banyak program pemerintah yang tidak melakukan research dalam implementasi program teknologi (contoh sederhana terkait dengan ketepatan pemilihan provider di desa).

Sedangkan Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDDT yakni Bapak Bito Wikantosa menyampaikan bahwa, Permedes 13/2020 tentang Prioritas Dana Desa 2021 sudah mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi desa, misalnya desa akan memanfaatkan untuk kebutuhan internet desa (mulai dari pasang tower, pembelian peralatan wifi, pulsa, dll), hal ini untuk mewujudkan 18 SDGs Desa terutama tentang ‘Budaya Desa yang Dinamis dan Adaptif.’ Namun, disampaikan juga oleh bapak Bito bahwa desa perlu juga mulai mengoptimalkan pelayanan sosial dasar terutama kesehatan masyarakat, misalnya pencegahan stunting, isu anak dan perempuan, kesehatan lingkungan, dll.

Pentingnya ICT digital bagi desa adalah untuk melindungi knowledge managemen di tingkat desa dan bukan sebaliknya, hal tersebut disampaikan oleh bapak Inang dari Asosiasi Antropologi Indonesia Penda Jabar. Menurut pak Inang, saat ini urbanisasi merupakan brand frame masyarakat desa untuk mencari penghidupan di kota. Dalam dikotomi desa-kota, desa dipandang sebagai sejarah dengan jargon dan narasi kontra dan branding bahwa hidup di kota lebih sejahtera dibandingkan hidup di desa. Namun ketika masa pandemi seperti sekarang ini, dikotomi tersebut berbalik 180 derajat. Saat ini desa menjadi tempat ‘pelarian’ para korban pandemi covid-19 terutama mereka yang mencari penghidupan di kota. Mengapa desa tidak terlalu terdampak secara sosial oleh pandemi? Karena kekuatan gotong royong tetap menjadi andalan dan kekuatan desa di masa pandemi dan penyelamat masyarakat kota. Oleh karena itu Pemajuan Kebuadayaan dari Desa merupakan sebuah strategi yang pembangunan yang tepat dan SDGs memang sebaiknya dimulai dari desa.

Narasumber terakhir dalam workshop yang menarik ini adalah Bapak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya, Kemendikbud. Pak Restu menekankan pentingnya Desa menjadi Lumbung Budaya. Hal ini dikaitkan dengan pemajuan kebudayaan dan pembangunan budaya. Pembangunan budaya menitiberatkan pada: ekonomi budaya, pendidikan budaya, ketahanan budaya dan literasi budaya. Mengapa desa perlu menjadi lumbung budaya? Secara politis, desa menjadi pusat stabilitas politik agar orang kota tidak bergejolak. Hal ini berdampak pada harga hasil produk pertanian yang selalu tetap dan tidak memberi banyak keuntungan bagi petani, tetapi lebih pada subsisten, namun secara politis gejolak perkotaan bisa ditekan. Bagaimana dengan literasi desa? Desa bisa melengkapi data desa seperti sejarah desa, lintas budaya desa, kemitraan desa, dll secara valid.

Dimisalkan, literasi desa itu juga memuat tentang cerita tutur dan tradisi menjaga bencana yang dikemas dalam model digital kemudian dikelola menjadi cerita budaya desa dan dimasukkan dalam rencana aksi desa tahunan atau jangka panjang melalui perencanaan desa. Saat ini di Indonesia ada 357 desa yang sudah membuat PPKD (Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Desa). Desa juga memerlukan komunitas pendukung yang mendorong kerja-kerja budaya di desa, sehingga bisa menata simpul simpul gerakan budaya desa seperti seniman mengajar, desa menari, desa wisata budaya, dll. Di bagian akhir pak Inang menutup dengan pernyataan bahwa desa bisa mengkapitalisasi kemajuan informasi tetapi pembangunan desa yang utama tetap untuk memperkuat keindonesiaan dan bukan memperkuat kapital desa semata.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta terutama terkait dengan: prioritas DD 2021, upaya mempertahankan budaya lokal bagi kaum muda dan fungsi digitalisasi desa. Pertanyaan tersebut dijawab oleh bapak Bito dan bapak Inang dengan cukup detil sebagai berikut:

“ Bahwa prioritas DD tahun 2021, secara umum bisa dikelola untuk mewujudkan desa digital dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan tunai, pengadaan tower desa, maupun pengadaan peralatan teknologi informasi (wifi, kabel, pulsa, dll) dengan syarat dilakukan melalui proses perencanaan desa / musrenbang desa. Pengadaan sarana informasi desa bisa juga melalui kerjasama antar desa (BKAD) ataupun BUMDes melakukan kerjasama dengan penyedia provider. Sedangkan Dana Desa terkait dengan pandemi diatur langsung dari pemerintah pusat. Refungsi kebudayaan desa dilakukan dengan mempercepat bertemunya tradisi dan teknologi modern dalam tradisi berdesa dalam hal ini internet sebagai alat fungsional dan tidak untuk menegasi tradisi desa.’

Sedangkan pertanyaan terkait dengan mempertahankan budaya lokal bagi kaum muda dijawab oleh bapak Inang dengan penjelasan, “ Perbanyak partisipasi kaum muda desa dalam kegiatan kebudayaan, hal ini akan menjadi outstanding tradisi desa, karena fungsi teknologi digital untuk pengembangan budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Teknologi kebudayaan harus diperkenalkan kepada generasi muda untuk menjaga agar pemajuan kebudayaan lokal tetap berlangsung.”

Tanggapan dari kedua narasumber tersebut menjadi penutup kegiatan workshop “Digitalisasi Pemajuan Kebudayaan Desa” yang menjadi upaya kolaboratif konsolidasi ide, praktik, inisiatif dan regulasi dalam mengembangkan infrstruktur internet berbasis komunitas terutama komunitas lokal pedesaan. (FSP)