Archive for category: Berita Cerita

Oleh: Yayasan Merangat

“Sebagai anggota Masyarakat Adat kami menyadari bahwa selain membawa dampak positif, pembangunan di berbagai sector di daerah pedesaan di pedalaman Kalimantan sering kali mengancam keberadaan yang sangat istimewa (entitas) Masyarakat Adat dan alam sebagai ruang hidup kami. Maka upaya mitigasi mutlak harus dilakukan. Mitigasi yang paling kuat adalah mitigsi yang muncul dari dan oleh Masyarakat Adat itu sendiri.

Agar mampu menjadi pelaku utama mitgasi, kapasitas Masyarakat Adat perlu diperkuat.  Upaya mendukung penguatan kapasitas untuk Masyarakat Adat sampai kami mampu melakukan  mitigasi secara mandiri, memerlukan rentang waktu yang sangat panjang. Karena penguatan kapitas itu adalah sebuah proses penyadaran, pengetahuan, keterampilan sampai pada kebanggaan dan rasa percaya diri kami sendiri semakin kuat. Dan proses itu muncul dari, terjadi dan berkembang di dalam dinamika kehidupan kami, dilakukan oleh dan untuk kami sendiri.  Mitigasi meliputi dua hal yng dilakukan secara parallel, yaitu mitigasi terhadap entitas sosial budaya yang hidup di dalam Masyarakat Adat dan mitigasi  terhadap alam dan keanekaragaman hayati sebagai ruang hidup yang terpelihara sejak ribuan tahun lalu,” kata pak Otong, tokoh MAsyarakat Adat di dusun Salin, Desa Kareho.

Salah satu strategi pendekatan kami, Yayasan Merangat, untuk memperkuat kapasitas Masyarakat Adat adalah melalui Sekolah Adat. Sekolah Adat adalah istilah untuk sebuah wadah sekaligus gerakan budaya, di mana Masyarakat Adat belajar, berrefleksi dan merencanakan bersama entitas mereka sambil melakukan preserve atau konservasi seni budaya, adat, kearifan local, system kepercayaan dan tata kelola alam yang bernilai tinggi, yang masih tersisa pada komunits Masyarakat Adat sampai saat ini. Di Sekolah Adat seni budaya itu digali dan dihidupkan kembali dan menjadi kebanggaan bersama. Di dalam seni budaya itu tersimpan nilai-nilai yang berguna untuk mengembangkan peradaban dan panduan dalam mitigasi social-budaya dan alam.

Sejak tahun 2016 Yayasan Merangat bersama dengan Masyarakat Adat sudah membangun 3 (tiga) Sekolah Adat di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Sekolah Adat Tua’ Sangau, di Komunitas Masyarakat Adat Dayak Kantu’ desa Sungai Uluk, Sekolah Adat Jut Ubing di Komunitas Masyarakat  Adat Punan Aoheng Koreho desa Kareho dan Sekolah Adat Togung Tebirung, di Komunitas Masyarakat Adat Pangin Orung Da’an, Dusun Nanga Arong. Saat ini sedang persiapan pendirian Sekolah Adat Jaong, di komunitas Masyarakat Adat Dayak Iban di desa Teluk Aur.

Di Sekolah Adat seluruh anggota komunitas Masyarakat Adat, difasilitasi Yayasan Merangat, ambil bagian secara aktif dalam upaya membangun kesadaran bersama (kolektif) dan pemajuan kebudayaan. Upaya itu terwujud dalam bentuk aktivitas peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kebanggaan serta percaya diri melalui penghargaan dan pemuliaan adat, seni (tari, music, lagu, kerajinan,dll), budaya, kearifan local, filosofi dan system kepercayaan yang hidup di dalam komunitas Masyarakat Adat serta kemampuan masyarakat mengelola SDM dan SDA scara berkelanjutan serta menghadapi kemungkinan ancaman bencana sebagai dampak keterbukaan akses dan kemajuan jaman.

Untuk menjamin keberlanjutan Sekolah Adat Yayasan Merangat menfasilitasi Komunitas Masyarakat Adat membangun kemitraan multi pihak (KMP). Ketiga Sekolah Adat yang sudah didirikan semuanya sudah masuk dalam bagian dari rencana pembangunan Desa. Sekolah Adat juga sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui bidang kebudayaan. Dukungan dari pihak lain juga diperoleh dari beberapa lembaga seperti WWF, TFCA serta melalui jaringan pertemanan. Selain itu Sekolah Adat juga  mulai  mengembangkan fundraising melalui jasa pariwisata.

Oleh: Perkumpulan Desa Lestari

(Ciamis – 21/10) Warga desa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.  Desa Sidamulih dan Desa Bangunsari di Ciamis mulai membuka diri untuk memberikan akses bagi para penyandang disabilitas ikut aktif terlibat dalam musyawarah desa. Warga penyandang disabililtas sudah turut menentukan masa depan desa.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hingga sekarang belum terlalu signifikan dirasakan oleh warga desa penyandang disabilitas, termasuk dalam lingkup kemasyarakatan perdesaan. Selama ini belum banyak warga penyandang disabilitas yang dilibatkan pada proses perencanaan dan pembangunan desa dalam kerangka pemberdayaan. Kebijakan dan pembangunan bagi penyandang disabilitas cenderung berbasis belas kasihan dan kurang memberdayakan.

Ahen Heryanto, Sekretaris Desa Sidamulih, menuturkan berdasar data Desa Sidamulih ada 80 orang warga penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas. Meskipun saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa namun beberapa warga penyadang disabilitas sudah diundang dan hadir dalam musyawarah desa. Tidak semua warga disabilitas mau hadir memenuhi undangan kegiatan di Desa, tapi setidaknya sebagian dari seluruh warga penyandang disabiltas terlibat. “Kadang bagi mereka yang tidak bisa datang sendiri karena hambatan berjalan, ada relawan yang siap menjemput,” ujar Ahen juga sebagai Plt. Kepala Desa Sidamulih.

Ahen menambahkan, pembentukan relawan-relawan yang ada difasilitasi oleh PALUMA Nusantara melalui program “Membangun Ketangguhan Indonesia : Memadukan Inklusi, Manajemen Risiko dalam Pembangunan Perdesaan.” Program ini sudah berjalan selama setahun lebih, juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi warga penyandang disabilitas. “Saat ini sedang dirintis usaha kerajinan bambu dan perikanan bagi kelompok penyadang disabilitas, yang nantinya akan menjadi unit usahanya BUMDesa,” tambahnya Ahen.

Kepada Tim Desa Lestari, Nurholis, Sekretaris Desa Bangunsari turut mengatakan warga penyandang disabilitas Desa Bangunsari ada yang menjadi anggota tim penyusun RPJMDesa. Harapannya selain memberikan akses, mereka akan lebih mengetahui kebutuhannya dan dapat diwujudkan melalui program-progam desa. “Pemerintah Desa Bangunsari siap menganggarkan dari APBDesa untuk memberdayakan usaha-usaha penyandang disabilitas,” kata alumnus salah satu perguruan tinggi Yogyakarta ini.

Saepul Latif penyandang disabilitas tuna daksa Desa Bangunsari mengaku senang karena sudah diperhatikan oleh Pemerintah Desa.  Ia berharap agar pembangunan fisik yang ada di desa juga ramah bagi penyandang disabilitas. Terlebih dengan hadirnya pendampingan dari PALUMA Nusantara yang menguatkan keberpihakan kepada warga penyandang disabilitas.  “Dengan sering diundang ke desa untuk ikut musyawarah desa, kami merasa lebih diperhatikan,“ kata Saepul yang saat ini merintis usaha bonsai.

Hal senada disampaikan Kang Herdi, penyandang disabilitas dari Desa Sidamulih yang mengaku kini lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Ia jadi lebih percaya diri untuk berbaur dengan warga masyarakat lainnya ketika berkumpul di balai desa. “Saya jadi banyak teman dan saudara,” katanya. (ES)

Oleh: Relung Indonesia

Sesungguhnya BBM bukanlah satu-satunya sumber energi, apalagi bagi penopang kebutuhan masyarakat. Adanya berbagai keterbatasan dalam hal suplai BBM terutama yang berasal dari fosil, maka Indonesia harus mengembangkan berbagai alternative sumber energi, baik berupa bioenergy (kayu bakar, arang/briket, etanol,  biogas), energi mikrohidro, energi surya dan energi bayu (angin). Selain meningkatkan keragaman sumber energi, Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi, mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber energi tadi. Hal ini merupakan bagian dari penguatan kemandirian enrgi supaya tidak terlalu bergantung dari supplay energi yang mainstream.

Menyelamatkan Hutan Merapi-Merbabu dengan Pengembangan Biogas

Kayu merupakan sumber energi utama bagi masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi dan Merbabu tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Program konversi minyak tanah kebahan bakar gas pun belum mampu mengalihkan pilihan masyarakat dari kayusebagai sumber energi utama. Kayu masih menjadi pilihan utama masyarakat di Selo karena dirasa murah (gratis) oleh masyarakat walaupun sebenarnya untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Masyarakat harus menebang di kawasan hutan yang cukup jauh jaraknya serta medan yang terjal.

Kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat ternyata mengancam kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan Merbabu (TNGMb). Penebangan kayu itu telah menyebabkan degradasi dan deforestasi yang cukup signifikan mengancam flora maupun faunaendemic kawasan itu. Perpaduan kondisi biofisik kawasan yang curam semakin memperparah dampak penebangan kayu bagi kedua kawasan yang berfungsi sebagai sistem penyangga daerah tangkapan air ini. Beberapa yang sudah dirasakan oleh masyarakat disekitar lereng kedua gunung adalah erosi, longsor, sampai dengan matinya beberapa sumber mata air.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Selo bermata pencaharian mayoritas (80%) sebagai petani dan peternak sapi. Sampai dengan saat ini terdapat tidak kurang dari 4.000 populasi sapi di Selo (Monografi, 2017). Jumlah populasi sapi di Selo sangat besar dan bisa menjadi potensi solusi atas permasalahan tingginya ketergantungan kayu bakar. Pemanfaatan kotoran sapi untuk mengurangi ketergantungan kayu bakar sudah dimulai oleh Kelompok Tani Karya Manunggal di Desa Samiran, Kec. Selo. Mereka memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi sebagai pengganti kayu bakar melalui biogas.

Biogas pertama yaitu dari Kelompok Tani Karya Manunggal di bangun tahun 2011. Pada awalnya masih banyak anggota petani yang meragukan teknologi biogas ini. Seiring dengan waktu, pemilik biogas merasakan manfaat langsung dari penggunaan biogas tersebut. Pemakaian kayu bakar berkurang menjadi 40%, mengurangi pemakaian gas elpiji sampai 100%, masak menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu oleh asap kayu bakar, kandang sapi menjadi lebih bersih dan manfaat langsung lainnya. Akhirnya selang 3 tahun (2014) seluruh anggota kelompok Karya Manunggal yang berjumlah 43 orang sudah memiliki instalasi biogas dengan berbagai kapasitas mulai dari 4m3 – 12m3.

Instalasi biogas yang dibangun oleh anggota kelompok tani Karya Manunggal merupakan hasil pembelajaran dari berbagai referensi. Sampai pada akhirnya mereka menemukan teknologi instalasi yang sesuai dengan kebutuhan dan berbiaya murah.  Biogas dengan kapasitas 4m3 mereka hanya membutuhkan biaya sebesar 3 juta rupiah, sedangkan untuk membangun instalasi biogas kapasitas 12m3 hanya mmbutuhkan biaya 6 juta. Biaya instalasi biogas mereka menjadi lebih murah karena menggunakan sistem gotong royong. Pembangunan dilakukan Bersama-sama dan secara sukarela. Sampai saat ini kampung mereka terkenal dengan kampung biogas.

Dari hasil studi yang dilakukan tahun 2014, untuk setiap unit biogas kapasitas 4m3 ternyata mampu mengurangi pemakaian kayu bakar setara dengan 1 pohon akasia dekuren dalam 1 bulan. Artinya, untuk setiap unit biogas telah mencegah pemiliknya untuk melakukan penebangan satu pohon selama sebulan atau setara dengan 12 pohon/tahun. Jika dikalkulasi lebih jauh, dalam satu kelompok Karya Manunggal telah berkontribusi dalam pelestarian kawasan taman nasional Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dengan tidak menebang pohon disekitar kawasan kedua taman nasional sebanyak 516 pohon/tahun.

Atas keberhasilan ini, kampung biogas Karya Manunggal menjadi percontohan banyak pihak dalam pembangunan biogas. Bahkan beberapa dari anggota kelompok menjadi fasilitator dan trainer bagi warga lain disekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu.